Proyek MRT Surabaya Mulai Pada 2015

Surabaya berpotensi menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki jaringan mass rapid transit (MRT). Ketika proyek MRT di Jakarta tersendat, pemerintah memastikan pembangunan MRT di Kota Pahlawan pada 2015.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S. Priatna mengatakan, anggaran untuk pembangunan proyek MRT di Surabaya sudah dimasukkan dalam RAPBN 2015. "Untuk tahap awal, anggarannya Rp 200 miliar," ujarnya di Kantor Bappenas kemarin (22/8).

Menurut Dedy, pengembangan jaringan MRT di Surabaya sebenarnya merupakan bagian dari proyek skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) yang sudah ditawarkan sejak November 2013. "Targetnya, groundbreaking (tahap konstruksi atau peletakan batu pertama) pada 2015," katanya.

Dedy menyebut, dalam roadmap pemerintah MRT yang akan dibangun di Surabaya dimulai pada jalur utara-selatan. Jalur tersebut akan menghubungkan Terminal Joyoboyo dan Pelabuhan Tanjung Perak sepanjang 15 kilometer. "Jalur ini akan dilengkapi 26 stasiun," ucapnya.

Untuk teknis pelaksanaan pembangunan MRT tersebut, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya. Berhubung terbatasnya dana pemerintah, pembangunan akan dilakukan bertahap. "Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 2,5 triliun," katanya.

Data Bappenas yang diperoleh Jawa Pos menunjukkan, proyek MRT di Surabaya sebenarnya terdiri atas dua jalur. Selain jalur utara-selatan yang mulai dibangun pada 2015, pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan MRT jalur timur-barat. Jalur sepanjang 26,9 kilometer ini rencananya menggunakan monorail sehingga perlu membangun dua track di atas jalan yang ada (elevated). Dana yang dibutuhkan untuk jalur ini diperkirakan mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 11 triliun.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyebut, dalam buku PPP untuk 2014 yang dirilis pada akhir 2013, pemerintah menawarkan total 27 proyek infrastruktur kepada investor. Proyek tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. "Total nilai proyeknya USD 47,5 miliar atau Rp 551,2 triliun," ujarnya.

Armida menyebut, jumlah proyek yang ditawarkan tahun ini berkurang dibanding buku PPP periode tahun sebelumnya yang mencapai 58 proyek. "Ini karena pemerintah menyeleksi lebih ketat. Jadi, hanya proyek-proyek yang punya prospek investasi bagus yang ditawarkan," katanya.


Sumber